▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
- PELAKSANAAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI DI HOTEL MERCURE
- PJ GUBERNUR SULSEL RESMI DINYATAKAN SEBAGAI PEJABAT GUBERNUR TERBAIK DI INDONESIA
- HARI KETIGA PELAKSANAAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI
- HARI KETIGA PELAKSANAAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI
- PEMBEKALAN ASN BKPSDM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
- KUNJUNGAN KERJA BKPSDM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN KE BPSDM PROV. SULSEL
- BELAJAR MENGAJI YANG DILAKSANAKAN DI MASJID KAMPUS 2 BPSDM PROV. SULSEL
- BPSDM PROV. SULSEL BELAJAR MENGAJI DILAKSANAKAN DI MASJID KAMPUS II
PEMBUKAAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIVE GENDER
Berita Terkait
- 25 CAMAT KABUPATEN KOTA HADIRI ACARA DI BPSDM SULSEL0
- KABAN BUKA WORKSHOP DALAM RANGKA PENGEMBANGAN E-LEARNING0
- WORKSHOP PENATAAN ARSIP ASN ANGKATAN I0
- PEMKAB LUTIM LAKUKAN BELA NEGARA KEPADA PARA KEPALA DESA DAN ORMAS LINGKUP LUWU TIMUR0
- WORKSHOP PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN HASIL KINERJA ASN ANGKATAN II0
- KEPALA BPSDM: LIMA AGENDA YANG HARUS DIMILIKI ASN0
- IMRAN JAUSI : SELALU MENGUPGRADE PENGETAHUAN DIRI TENTANG TUPOKSI KITA SEBAGAI ASN0
- KEPALA BPSDM SULSEL BUKA DIKLAT TOC ANGKATAN I TAHUN 20190
- BPSDM PROV. SULSEL LAKSANAKAN TOT PIMPEMDAGRI DI MAKASSAR0
- KA. BPSDM SULSEL BUKA WORKSHOP PENYUSUNAN RPJMDes0
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014, PUG merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Pelaksanaan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsive Gender) sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanakan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi. (12/11/2019)
Dalam acara tersebut, Kepala BPSDM Sulsel Imran Jausi menjelaskan bahwa “Saya berharap agar disetiap OPD dapat mengintegrasikan isu gender dalam berbagai program dan kegiatan yang pada dasarnya dilakukan untuk semakin mengefektifkan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga bias dipastikan bahwa baik perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud”. Pungkas Imran






