SAKIP, SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENCAPAI GOOD GOVERNMENT

Berita Terkait

• BPSDM SULSEL LAKSANAKAN DIKLAT MANAJEMEN BENCANA0
• BPSDM SULSEL SIAP LAKSANAKAN KEGIATAN PELATIHAN DASAR MANAJEMEN BENCANA PADA MASA COVID-190
• BPSDM LAKSANAKAN PELATIHAN PERDANA DENGAN MODEL E-LEARNING0
• PELATIHAN JURNALISTIK : BERITA BISA MENGUBAH CARA PANDANG PEMBACA0
• PESERTA HARUS KEMBANGKAN WAWASAN DI ACARA PELATIHAN PENGEMBANGAN SAKIP0
• PELATIHAN PERENCANAAN PENILAIAN PROPERTI DASAR UNTUK PENILAIAN BMD 20190
• PEMBUKAAN PELATIHAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIVE GENDER0
• 25 CAMAT KABUPATEN KOTA HADIRI ACARA DI BPSDM SULSEL0
• KABAN BUKA WORKSHOP DALAM RANGKA PENGEMBANGAN E-LEARNING0
• WORKSHOP PENATAAN ARSIP ASN ANGKATAN I0

Berita Populer

• MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
• MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
• MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
• APA ITU ASN DAN PPPK ?
• KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
• INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
• INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
• MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Keterangan Gambar : Wakil Gubernur Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ST memberikan pengarahan

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik merupakan tuntutan masyarakat selaku pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Untuk itu setiap instansi pemerintah wajib berupaya mewujudkannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hokum, asas tata tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintah yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis perencanaan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintah dituntut lebih mengedepankan hasil (result oriented) yang akan dicapai. Pemerintah tidak hanya fokus pada seberapa besar anggaran yang diserap tetapi harus sudah berorientasi pada seberapa besar kinerja yang dihasilkan serta manfaat yang diperoleh masyarakat. Untuk mewujudkan itu diperlukan penerapan system akuntabilitas kinerja secara baik.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memandang perlu menyelenggarakan Pelatihan Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja OPD Berbasis Perencanaan, yang diharapkan dapat memberikan pembekalan bagi para peserta dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Government) di antaranya penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, penyusunan indicator kinerja, pelaporan kinerja, reviw LAKIP dan Evaluasi Kerja.

Dalam laporan Kabid. Diklat Teknis dan Fungsional Ibu Aryani Aruji mengatakan “maksud dalam pelaksanaan ini adalah untuk memperbaiki kualitas perencanaan kinerja melalui langkah-langkah mereview dan memperbaiki dokumen-dokumen perencanaan seperti tujuan dan sasaran serta indicator kinerja utama; meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP; untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban LAKIP”, jelasnya.

Lanjut dikatakan “tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya”, tambahnya di depan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman, ST yang saat itu memberikan pengarahan kepada peserta tentang bagaimana mendukung pemerintahan Sulawesi Selatan ke depan, Kepala BPSDM Prov. Sulsel Bapak Drs. H. Asri Sahrun Said, serta peserta sebanyak 53 orang.

---