▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - PENUTUPAN LATSAR CPNS PAREPARE, 83 PESERTA TUNTAS DI DUA LEMBAGA TERAKREDITASI
- HASIL MEMBANGGAKAN, SELURUH PESERTA LATSAR JENEPONTO XII LULUS
- SEBELUM MAKAN SIANG, PESERTA LATSAR IKUTI APEL
- PEMBINAAN SIKAP PERILAKU LATSAR CPNS DI PANTAI LOSARI
- SEKDA TAKALAR BUKA LATSAR JENEPONTO XII
- AWALI LATSAR CPNS KOTA PAREPARE DI KAMPUS 2 BPSDM
- PEMBUKAAN LATSAR CPNS PEMKOT MAKASSAR
- RAMADHAN LEADERSHIP CAMP PEMPROV. SULSEL 2026
- MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
PJ Gub Sulsel Prof Zudan Narasumber Talkshow Rakernas BIG Untuk Penguatan Transformasi Informasi Geo
Berita Terkait
- DIbuka Pj. Gubernur Prof Zudan, O2SN Tingkat Sulsel diikuti 1.076 Siswa Berkebutuhan Khusus0
- Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Harap Festival Sulsel Menari Kembali Digelar Tahun Depan0
- Raih Dua Rekor MURI, 24.913 Pelajar Menari Paddupa Kenakan Baju Bodo0
- Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Perkenalkan Program Sedekah Seribu Sehari0
- Prioritaskan Kesejahteraan Pegawai, Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan: TPP ASN Dibayarkan tiap tanggal 50
- Pemprov Sulsel Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Pengelolaan Keuangan TA. 20240
- Terima kasih Bank Mandiri Taspen Yang Operasi Katarak 115 Warga 0
- Berikut Tiga Pesan Prof Zudan Pj Gubernur Sulawesi Selatan di Konferwil NU Sulsel.0
- Kodam XIV/Hasanuddin Apresiasi Ruang Dialog untuk Ketahanan Pangan Bersama Penjabat Gubernur Sulawes0
- Hadiri Pengukuhan Tiga Guru Besar UIN Alauddin, Rektor Hamdan Juhannis: Prof Zudan Pemimpin yang Vis0
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Rilis Pers Humas Pemprov Sulsel
Kamis, 20 Juni 2024
Rilis Pers Humas Pemprov Sulsel
Kamis, 20 Juni 2024
JAKARTA – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menjadi salah satu narasumber pada Talkshow yang digelar dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial, di Ballroom Hotel Kempenski, Jakarta, 20 Juni 2024.
Selain Prof Zudan, hadir pula sebagai narasumber dalam talkshow tersebut, Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penaggulangan Bencana Bappenas, Uke Mohammad Hussei, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, dan Sekretaris Utama BIG, Belinda Arunareati Margono. Adapun bertindak sebagai moderator, Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG, Ade Komara Mulyana.
Diketahui, Rakornas ini mengusung tema Penguatan Landasan Transformasi Informasi Geospasial yang Holistik, Integratif dan Berkelanjutan dalam Rangka Menuju Indonesia Emas. Dalam talkshow tersebut, Prof Zudan menyampaikan pandangannya berupa presentasi dengan tema “Kebutuhan Penguatan Tata Kelola Informasi Geospasial di Daerah”.
Sebagai pembicara pertama, Prof Zudan menyampaikan bahwa saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, memberikan pengalaman bahwa data atau informasi geospasial itu penting.
"Penting banget untuk melakukan pemetaan secara nasional. Pada saat Covid-19 misalnya bisa melihat, mana zona merah. Itu tinggal diklik dan bisa kelihatan. Sampai peta investasi. Ini kemudian kami bawa ke Gorontalo, Sulawesi Barat untuk batas daerah," katanya.
Informasi geospasial yang lengkap akan mempermudah pelayanan publik, untuk zonasi sekolah, pariwisata bahkan izin lokasi.
"Jadi saya melihat sangat urgen bagi daerah untuk memiliki data spasial yang lengkap," sebut mantan Penjabat Gubernur Gorontalo dan Sulbar ini.
Bahkan ke depan, kata Prof Zudan, pengembangan lokasi dapat dilakukan penerapan bukan lagi nama jalan tetapi titik koordinat. Artinya, sudah bergerak alamat berbasis kata dan nomor menjadi angka saja.
"Jadi untuk kepentingan investasi, pariwisata, pelayanan publik dan kepentingan ketentraman dan keteriban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) untuk menarik garis batas," jelasnya.
Sekretaris Utama Badan Nasiona Pengelola Perbatasan (BNPP) ini menegaskan, jika garis batas jelas, investasi juga jelas, tidak akan ada lagi tumpang tindih lahan dan tumpang tindih izin maka tratibumlinmas juga bisa dijaga.
Diketahui, di Pulau Sulawesi tahun ini menjadi pionir di Indonesia melaksanakan perencanaan pembangunan untuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan skala 1:5.000 dan akan diterapkan mulai tahun depan. RDTR fokus pada pengembangan wilayah dengan menetapkan kawasan fungsional. (*)






