ASPEK HUKUM PENULISAN BERITA

Berita Terkait

• MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN KESEHATAN0
• LKPP KE BPSDM SULSEL PANTAU TEMPAT AKREDITASI TUK SERTIFIKASI BARJAS0
• TUTUP PELATIHAN REVOLUSI MENTAL, KABID DIKLAT: INGIN SEHAT, JADILAH ASN BERINTEGRITAS0
• IMRAN JAUSI RESMI BUKA PELATIHAN MENTAL, KARAKTER DAN MOTIVASI BPSDM 0
• BPSDM HARUS MENJADI SUMBER SDM TERBARUKAN BAGI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN0
• PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK0
• PENTINGNYA SEBUAH KEDISIPLINAN0
• MANAJEMEN RESIKO DI ERA 4.00
• KPK LAKSANAKAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTI KORUPSI DI BPSDM SULSEL0
• MENDESAIN RANCANGAN AKSI LATSAR CPNS0

Berita Populer

• MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
• MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
• MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
• APA ITU ASN DAN PPPK ?
• KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
• INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
• INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
• MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Oleh : Dr. dr. Ampera Matippanna, SKed. MH

Pendahuluan

Penulisan berita sebagai salah satu aktifitas jurnalistik tergolong rawan bersentuhan dengan persoalan hukum. Oleh sebab itu seorang penulis berita harus memperhatikan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penulisan berita yang baik, benar dan bertanggung jawab agar terhindar dari persoalan hukum yang mungkin akan terjadi setelah pemberitaan tersebut naik cetak atau telah di unggah kepada publik

Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan aapek hukum pemberitaan, ada baiknya kita memahami terleih dahulu kaidah-kaidah penulisan sebuah berita yang baik, benar dan bertanggung jawab tersebut. Adapun kaidah-kaidah penulsan tersebut antara lain sebagai berikut :

Carilah sebuah peristiwa yang aktual yang benar-benar terjadi atau akan terjadi dan penting untuk diberitakan agar memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat atau khalayak ramai.
Temukan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai nara sumber berita yang layak dipercaya yaitu orang-orang yang mengetahui dengan pasti keakuratan peristiwa yang terjadi tersebut.Biasanya orang yang menjadi nara sumber berita adalah orang melihat dengan mata kepala sendiri, atau turut mengalami peristiwa yang terjadi yang akan diberitakan tersebut
Setelah menemukan narasumber yang tepat, maka langkah selanjut adalah melakukan wawancara dengan nara sumber untuk menggali informasi terkait dengan kejadian peristiwa penting tersebut setidaknya dengan menggunakan metode 5 W I H dan kemudian melakukan pencatatan-pencatatan terhadap informasi yang penting yang bertalian dengan kejadian peristiwa tersebut dengan tidak lupa melakukan pendokumentasian baik berupa foto, rekaman suara ataupun rekaman video.
Setelah melakukan wawancara dan dokumentasi maka selanjutnya mulailah menyusun teks berita yang dimulai dengan membuat judul berita, teras berita, isi berita dan keterangan pelengkap lainnya yang biasanya ditulis dengan sistem piramida terbalik.
Selanjutnya sebelum pemberitaan naik cetak atau diunggah , maka salah satu langkah yang paling penting untuk dilakukan adalah penyuntingan berita. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin saja terjadi seperti kesalahan nama, tempat dan waktu kejadian . Selain itu dalam penuntingan berita penting untuk memperhatikan penggunaan kata dan kalimat yang tidak menyinggung SARA, Kehormatan dan harga diri orang lain , memperjelas kutipan langsung dari nara sumber, melindungi nara sumber jika tidak ingin dipublikasi . Penyuntingan berita juga penting agar berita yang ditulis bebas dari pornografi, kekerasan, ujaran kebencian dan berita bohong ( hoax).
Selanjutnya untuk hal-hal yang sifatnya butuh penalaran yang lebih spesifik dan kajian yang lebih mendalam terkait kepakaran tertentu sebaiknya melakukan konsultasi dengan redaktur ahli , sebelum berita tersebut naik cetak atau diunggah pada laman-laman berita one line .
Dengan memperhatikan beberapa kaidah penulusan berita tersebut, maka setidaknya kita telah melakukan upaya-upaya 9pencegahan terhadap kemungkinan berita tersebut berimplikasi hukum pasca diterbitkannya berita tersebut.

Aspek Hukum Dalam Penulisan Berita

Penulisan sebuah berita yang disebarkan kepada masyarakat luas, tidaklah dapat dilakukan secara secara lepas tanpa batasan-batasan yang dapat bertentangan dengan norma-norma budaya, etika moral, agama dan hukum yang berlaku dimasyarakat

Penulisan berita yang baik yang dilakukan oleh seorang wartawan haruslah bersesuaian dengan kode Etik dan norma hukum yang berlaku. Kesalahan ataupun kelalaian dari penulisan sebuah berita yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau orang perseorangan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang kepada pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum baik secara hukum administrasi, perdata maupun pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatakan bahwa menjadi kewajiban dari Pers untuk memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Lebih Lanjut dalam Penjelasan Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Pers tersebut menjelaskan bahwa Pers Nasional dalam menyiarkan informasi , tidak menghakimi, atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang yang masih dalam proses peradilan serta mengakomidasikam kepentingan semua pihak yang terkait di dalamnya. Dalam menjalankan perannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pers, , Pers nasional harus menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebhinekaan.

Selain mengacu pada Ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Wartawan dalam menulis sebuah pemberitaan harus tunduk pada kode Etik sebagai pedoman perilaku dalam menjalankan tugas-tugas profesi jurnalistiknya. adapun kode Etik Jurnalistik sebagai berikut :

 

 

Adanya kesalahan ataupun kelalaian dari Penulisan sebuah pemberitaan yang mengakibatkan kerugian pada seseorang selain dapat diadukan ke dewan pers untuk mendapatkan hak jawab atau hak korektif. Namun jika hak jawab atau hak korektif ditolak, Pihak Dewan Pers dapat memberikan sanksi Administrasi berupa teguran baik secara lisan ataupun tulisan baik terhadap oknum wartawan maupun terhadap badan hukum pers yang membuat berita yang keliru ataupun berita yang tidak benar. Tentunya selain melalui Dewan Pers, pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Jika mengacu pada ketentuan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365-1366 KUHPerdata , maka ketentuan terhadap perbuatan melawan hukum baik secara sengaja ataupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateril wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam hal Pers sebagai badan hukum maka pertanggung jawaban kerugian tersebut dibebankan pada pengurus Badan Pers yang bersangkutan baik cetak maupun elektronik yang memberitakan berita tersebut. 

Selanjutnya terkait dengan ketentuan Pemberitaan secara media online,  dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tentang larangan  setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik diancam Pidana penjara 4 Tahun atau denda sebesar Rp. 750.000.000 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang ITE. 

Demikian halnya dengan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/ arau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,  ras dan antar golongan diancam pidana penjara paling lama 6 Tahun atau denda paling banyak 1 Miliar Rupiah sebagana diatur dalam ketentuan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE. 

Selanjutnyanya dalam rumusan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP Tentang pencemaran nama baik yang berbunyi : " Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum  , diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah

C.    Kesimpulan
Penulisan berita oleh wartawan bukan berarti bebas tanpa aturan atau ketentuan hukum yang mengikat. Kebebasan Pers sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pers bukan kebenesan yang tidak bertanggung jawab. 

Untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dalam sebuah pemberitaan, maka seyogyanya seorang penulis atau wartawan tunduk pada kode etik, aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengabaikan nilai adat budaya dan agama  yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
 

---