SERI KEPEMIMPINAN : REKONSTRUKSI KEPEMIMPINAN YANG IDEAL MELALUI NILAI & PRINSIP TRANSPARANSI
KASWADI YUDHA PAMUNGKAS WIDYAISWARA AHLI MUDA BPSDM PROVSULSEL

Berita Terkait

• MISI DAGANG ANTARA PROV. JATIM DAN PROV. SULSEL0
• PEMBUKAAN PEKAN RAYA SULSEL 2022 DI CLARO HOTEL0
• KEPALA BPSDM SULSEL MENJADI PENGUJI PADA LATSAR CPNS KAB. LUWU UTARA0
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA0
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN PERTAMA 0
• BUPATI WAJO BUKA PELATIHAN DASAR CPNS FORMASI UMUM TAHUN 2022 PEMKAB. WAJO0
• ASN MERDEKA DALAM BEKERJA0
• PERAN STRATEGIS BPSDM MENUJU BIROKRASI KELAS DUNIA0
• PKP UNTUK FIGUR PEMIMPIN PENGAWAS YANG MUMPUNI0
• GUBERNUR SULSEL: JANGAN ABAIKAN MASALAH HUKUM0

Berita Populer

• MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
• MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
• MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
• APA ITU ASN DAN PPPK ?
• KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
• INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
• INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
• MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan memotivasi dan mengawasi orang lain untuk menyelesaikan tugas yang telah direncanakan guna mencapai tujuan tertentu. Suatu organisasi dan kelembagaan akan dapat berkembang atau tidak salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang memimpin.

Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Kinerja organisasi kelembagaan khususnya pada sektor publik, reformasi birokrasi, untuk membangun pola perbaikan secara bersama dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Perkembangan reformasi birokrasi menunjukkan bahwa pelayanan publik masih lemah.

Hal ini dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang berlebih, sehingga terjadi tumpang tindih fungsi dan wewenang. Tingginya angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum birokrat juga menjadi pemicu lambannya pencapaian tujuan reformasi birokrasi.

Peran pemimpin juga berpengaruh terhadap lemahnya kinerja birokrasi diberbagai tingkatan dan level. Sementara itu, pemimpin yang kompeten dan profesional belum banyak. Masih berkembangnya model patrimonialisme (dimana pemimpin harus dilayani dan bukan melayani, memunculkan pegawai yang bekerja atas dasar keinginan pemimpin dan bukan kesadaran dari dalam dirinya), akan berdampak terhadap lemahnya pelayanan.

Peran pemimpin sebagai agen perubahan yaitu harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap manajemen dan pengelolaan birokrasi.

Dalam tata kelola birokrasi transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada dan dilaksanakan secara terbuka dengan mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah telah terimplementasi dengan baik.

Oleh sebab itu, ide apapun yang di tuangkan dalam grand desain dalam kebijakan seorang pemimpin dalam system pemerintahan tidak akan bermanfaat sedikitpun, bila prinsip dan nilai transparansi tidak diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip transparansi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah;

1. Prinsip komunikatif, saling berhubungan, saling memahami (empati) saling merasa antara pemimpin dan bawahannya sehingga pesan yang disampaikannya dapat diterima dengan baik;
2. Prinsip konsistensi, melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang telah ditentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri.
3. Prinsip kohesivitas, saling ketergantungan antara pemimpin dan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi;
4. Prinsip Partisipatif, apabila ketiga prinsip di atas terbangun secara signifikan, maka suatu hal yang tidak mungkin akan tumbuh partisipasi baik partisipasi aparat maupun partisipasi publik yang merasa peduli (care), merasamemiliki (sense of belonging) dan merasa bertanggung jawab (feel responsible) terhadap jalannya system kepemerintahan daerah.

Keempat prinsip di atas diimplementasi bukan dalam tutur kata, namun bagaimana penerapannya dalam kerja-kerja organisasi. Sedangkan nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral-personal yang prima; kualitas moral yang prima ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin.

Sering kali kita mendengar teriakan seorang pemimpin terlalu kencang kepada stafnya untuk bekerja efektif, efisien, produktif, dan kreatif. Namun sayangnya kerja-kerja yang ditampilkan tidak mendukung semangat dan antusias yang ada dalam pikiran si pemimpin. Oleh sebab itu, suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transpransi dalam proses kepemerintahan daerah direkonstruksi kembali demi mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governancy).

Berdasarkan urain diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang Bupati/Walikota ditentukan oleh bagaimana mereka itu menerapkan prinsip dan nilai-nilai transparansi dalam perilaku kepemimpinanya.

Jika hanya semangat dan motivasi yang dijadikan andalan mereka sementara mengabaikan prinsip dan nilai transparansi, maka kesusksesannya ibarat mimpi tanpa wujud dan semua program yang dikerjakan hanya menjadi hiasan cerita kegagalan.

Artinya ide apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin bila mengabaikan prinsip dan nilai transparansi, maka kejatuhannya merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Ibarat bola salju (snowball) yang menggelinding yang suatu saat pasti akan pecah dan hancur.

Oleh sebab itu, rekonstruksi kepemimpinan ideal melalui penerapan prinsip dan nilai transpransi merupakan suatu kebutuhan dalam proses kepemerintahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik

---