▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
- PELAKSANAAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI DI HOTEL MERCURE
- PJ GUBERNUR SULSEL RESMI DINYATAKAN SEBAGAI PEJABAT GUBERNUR TERBAIK DI INDONESIA
- HARI KETIGA PELAKSANAAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI
- HARI KETIGA PELAKSANAAN ORIENTASI ANGGOTA DPRD KAB. SINJAI
- PEMBEKALAN ASN BKPSDM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
- KUNJUNGAN KERJA BKPSDM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN KE BPSDM PROV. SULSEL
- BELAJAR MENGAJI YANG DILAKSANAKAN DI MASJID KAMPUS 2 BPSDM PROV. SULSEL
- BPSDM PROV. SULSEL BELAJAR MENGAJI DILAKSANAKAN DI MASJID KAMPUS II
REALISASI KUR SULSEL TAHUN 2023 TERTINGGI DI LUAR PULAU JAWA
Berita Terkait
- SEMESTER PERTAMA TAHUN INI, OJK TARGET PENYALURAN KUR RP15 TRILIUN DI SULSEL0
- PJ GUBERNUR SULSEL HARAP 10 RIBU HEKTAR LAHAN PTPN BISA DIGUNAKAN UNTUK BUDIDAYA PISANG CAVENDISH0
- RESPON PJ GUBERNUR BAHTIAR USAI AIRLANGGA TAMBAH KUOTA KUR UNTUK SULSEL0
- PERTUMBUHAN EKONOMI SULSEL SOLID, INFLASI TERKENDALI0
- MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA DUKUNG UPAYA PJ GUBERNUR SULSEL AJUKAN TAMBAHAN KUR KE PEMERINTAH PUSAT0
- CETAK REKOR DI AWAL TAHUN, SULSEL KEMBALI PERTAHANKAN INFLASI DIBAWAH NASIONAL0
- SULSEL SIAP SUKSESKAN PEMILU 2024 DENGAN AMAN DAN DAMAI0
- Pj. GUBERNUR SULSEL SALURKAN BANTUAN PANGAN PEMERMINTAH PUSAT UNTUK WARGA MISKIN DI TAKALAR0
- HADIRKAN SATGAS KESEHATAN PETUGAS PEMILU DI TPS, HANYA ADA DI PROVINSI SULSEL0
- PROF. JUFRI BERSAMA KEPALA OPD LAINNYA MENANDATANGANI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 20240
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Sumber : Humas Pemprov Sulsel
Jumat, 2 Februari 2024
MAKASSAR - Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2023 merupakan yang tertinggi di Luar Pulau Jawa. Angkanya mencapai Rp15,33 triliun dengan jumlah debitur 298.896.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan realisasi KUR terjadi pada periode September - Oktober 2023. Pada Bulan September sebesar Rp1,37 triliun, Oktober Rp1,67 triliun, November Rp1,81 triliun, dan Desember 2023 sebesar Rp1,91 triliun.
Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, pada Silaturahmi Pj Gubernur Sulsel bersama Pimpinan Bank dan OPD Lingkup Pemprov Sulsel, di Aula Tudang Sipulung, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat malam, 2 Februari 2024.
Supendi optimistis, dengan kerja keras dan koordinasi yang baik antara Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan seluruh pihak terkait lainnya, tahun ini bisa kembali mencapai target penyaluran KUR yang jumlahnya sudah dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
"Kami terus mengawal bagaimana Sulsel tetap menjadi nomor satu di Luar Pulau Jawa. Dan kita akan ulangi tahun ini, setelah kita yang pertama di tahun 2023 lalu," ungkap Supendi.
Ia mengakui, peran Pj Gubernur Sulsel dalam mendukung penyaluran KUR betul-betul nampak berdasarkan trafik dari data Kementrian Keuangan.
"Memang sejak Bapak Gubernur masuk di Provinsi Sulsel, kelihatan trafiknya naik terus sampai saat ini untuk penyaluran KUR," bebernya.
Supendi memaparkan, di awal tahun 2024 ini, Bulan Januari sampai Februari 2024, penyaluran KUR sudah mencapai Rp1,04 triliun dengan jumlah debitur 18.410.
"Januari - Febuari 2024, penyaluran sudah mencapai Rp1.04 triliun dengan jumlah debitur 18.410," ungkapnya.
Untuk itu, kata Supendi, pemerintah memiliki tugas melakukan rekapitulasi setiap debitur yang sudah masuk dan direkapitulasi melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) level pemerintah daerah.
"Tugas pemerintah harus lakukan rekapitulasi calon dan penyaluran supaya terbaca di SIKP level pemerintah daerah," pungkasnya. (*)






