RAPAT TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK & WBBM BPSDM PROV. SULSEL

Berita Terkait

Berita Populer

• MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
• MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
• MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
• APA ITU ASN DAN PPPK ?
• KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
• INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
• INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
• MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Dalam rangka mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ditunjuknya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang didorong untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala BPSDM Prov. Sulsel melakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM agar pelaksanaan tugas-tugas dalam membangun Zona Integritas tersebut dapat berjalan dengan baik, rapat dilaksanakan di ruang Command Center dan dihadiri oleh seluruh TIM Pembangunan ZI BPSDM Prov. Sulsel. Kedepannya, TIM ini akan bekerja dan memastikan semua program kerja Pembangunan Zona Integritas dapat dicapai. Komitmen dalam membangun zona integritas tidak hanya pada tim kerja saja namun semua komponen mulai tingkat pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPSDM tanpa terkecuali berkomitmen akan membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit yang menjadi perhatian, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

---