▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - PENUTUPAN LATSAR CPNS PAREPARE, 83 PESERTA TUNTAS DI DUA LEMBAGA TERAKREDITASI
- HASIL MEMBANGGAKAN, SELURUH PESERTA LATSAR JENEPONTO XII LULUS
- SEBELUM MAKAN SIANG, PESERTA LATSAR IKUTI APEL
- PEMBINAAN SIKAP PERILAKU LATSAR CPNS DI PANTAI LOSARI
- SEKDA TAKALAR BUKA LATSAR JENEPONTO XII
- AWALI LATSAR CPNS KOTA PAREPARE DI KAMPUS 2 BPSDM
- PEMBUKAAN LATSAR CPNS PEMKOT MAKASSAR
- RAMADHAN LEADERSHIP CAMP PEMPROV. SULSEL 2026
- MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
PUPR HARAPKAN KOLABORASI BANGKOM DALAM PELATIHAN TEKNIS DI BPSDM SULSEL
Berita Terkait
- KOLABORASI BPSDM SULSEL DENGAN DJPPR KEMENKEU0
- BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) GELAR VISITASI PROGRAM PELATIHAN DI KAMPUS 2 BPSDM SULSEL0
- TIM AKREDITASI LANRI LAKUKAN VISITASI DI BPSDM PROV. SULSEL0
- PEMKAB. GOWA GELAR PELATIHAN AKD0
- DISRUPSI DAN ILUSI INOVASI0
- MANFAAT PELATIHAN MANAJEMEN INOVASI DAERAH BERBASIS KEUNGGULAN WILAYAH0
- PROF. JUFRI SEBAGAI PESERTA PKN TK. II DI LAN MAKASSAR0
- PROF. JUFRI TUTUP PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI SULSEL0
- BPSDM SULSEL IKUTI PENYUSUNAN REVISI PETA PROBIS DAN SOP BPSDM SULSEL0
- SETELAH BERIKAN MATERI, PROF. JUFRI BERTEMU PJ. BUPATI JENEPONTO, 6 FEBRUARI 20240
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Makassar, 17 Mei 2024 - Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah VIII Makassar berkunjung ke BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Sulsel di Kampus 2, terus mendorong peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah melalui kolaborasi strategis dengan BPSDM Sulsel. Dalam upaya memperkuat pelatihan teknis, PUPR berharap dapat memperluas kolaborasi dengan BPSDM Sulsel untuk memberikan dampak yang lebih signifikan pada pembangunan daerah.
Saat ini, PUPR telah menetapkan kuota 30% untuk ASN Daerah dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BPSDM Kementerian PUPR. Dari kuota tersebut, prioritas diberikan kepada ASN yang berasal dari wilayah Sulawesi. "Kami berkomitmen untuk memberikan jatah 30% dari kuota pelatihan kepada ASN Daerah, terutama di wilayah Sulawesi, untuk memastikan pemerataan pengembangan kapasitas teknis di seluruh Indonesia," ujar perwakilan PUPR.
Sebagai Lembaga Akreditasi Program Teknis, PUPR mengakui pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN Daerah. Keikutsertaan ASN dalam pelatihan ini bukan hanya untuk meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa standar pelayanan publik di bidang PUPR dapat terus ditingkatkan.
Lebih lanjut, PUPR menekankan pentingnya penugasan narasumber yang efektif dalam pembinaan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. "Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelatihan tertentu akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik daerah tersebut. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelatihan memberikan manfaat maksimal bagi peserta dan relevan dengan kondisi di lapangan," tambahnya.
Ke depan, PUPR berencana mengembangkan pembinaan teknis di bidangnya dalam bentuk Training of Trainers (TOT). Program TOT ini akan ditujukan bagi pengajar, widyaiswara, instruktur, dan pejabat terkait di daerah. "Dengan adanya TOT, kami berharap daerah bisa mandiri dalam menyelenggarakan pelatihan teknis mereka sendiri. Hal ini akan memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan infrastruktur secara efektif dan efisien," jelas perwakilan PUPR.
Kolaborasi yang erat antara PUPR dan BPSDM Sulsel diharapkan dapat menciptakan sinergi positif dalam pembangunan kapasitas ASN Daerah, sehingga mampu menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks di masa mendatang.






