▴BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN▴ - PENUTUPAN LATSAR CPNS PAREPARE, 83 PESERTA TUNTAS DI DUA LEMBAGA TERAKREDITASI
- HASIL MEMBANGGAKAN, SELURUH PESERTA LATSAR JENEPONTO XII LULUS
- SEBELUM MAKAN SIANG, PESERTA LATSAR IKUTI APEL
- PEMBINAAN SIKAP PERILAKU LATSAR CPNS DI PANTAI LOSARI
- SEKDA TAKALAR BUKA LATSAR JENEPONTO XII
- AWALI LATSAR CPNS KOTA PAREPARE DI KAMPUS 2 BPSDM
- PEMBUKAAN LATSAR CPNS PEMKOT MAKASSAR
- RAMADHAN LEADERSHIP CAMP PEMPROV. SULSEL 2026
- MULTITASKING PADA WIDYAISWARA: ANTARA EFISIENSI DAN KUALITAS
- PEMPROV SULSEL GELAR SEMINAR NASIONAL MEMPERINGATI HUT KORPRI KE 53
DIKLAT PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DESA PEMKAB ENREKANG SEBANYAK 2 ANGKATAN
Berita Terkait
- WHORKSHOP KEPROTOKALAN ANGKATAN I BAGI SKPD LINGKUP PEMPROV. SULSEL0
- DIKLAT PENGANGGARAN RESPONSIVE GENDER PEMKAB. LUTIM 0
Berita Populer
- MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
- MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
- MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
- ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
- APA ITU ASN DAN PPPK ?
- KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
- MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
- INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
- INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
- MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Keterangan Gambar : Suasana Diklat Pembukaan
Senin 8 sampai dengan 14 Juli 2018, Pemerintah Kabupaten Enrekang kerjasama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Desa Pemerintah Kabupaten Enrekang Angkatan I dan II Angkatan yang berlangsung di Jalan H. Bau No. 5 Makassar.
Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan (Ir. H. Imran Jausi, M.Pd) memberikan arahan kepada para peserta diklat sebanyak 112 orang yang berasal dari Aparat Desa Kabupaten Enrekang dan terbagi menjadi 2 Angkatan mengatakan bahwa Diklat ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman bagi Aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola. Oleh karena itu, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, serta pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan.






