BIRO ORTALA SOSIALISASIKAN PERGUB SULSEL 76 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI BPSDM SULSEL

Berita Terkait

• KEPALA BPSDM PROV. SULSEL DIMANDATKAN SEBAGAI PJS. BUPATI TANA TORAJA0
• RAKOR PEMETAAN PELATIHAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN0
• ASRI : WUJUDKAN KOLABORASI DAN KERJASAMA DENGAN COFFEE MORNING0
• PENARIKAN 15 MAHASISWA DARI STIEM BONGAYA MAKASSAR0
• BPSDM LAKUKAN PENYULUHAN PENDIRIAN KOPERASI0
• SOSIALISASI MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK SULSEL TAHUN 20200
• BPSDM PUNYA LMS DENGAN NAMA SIBANG ASN CORPU0
• MASAMBA BERDUKA, BPSDM SULSEL PEDULI0
• RAKOR IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI0
• BPSDM BUGAR BERSEPEDA0

Berita Populer

• MEMAHAMI PROSEDUR PEMBERIAN INFORMED CONSENT DALAM PRAKTEK KEDOKTERAN
• MENEMUKAN KEMBALI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
• MENGENAL SINGKATAN PEJABAT DALAM PEMERINTAHAN Plt. Plh. Pj. dan Pjs.
• ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PENGETAHUAN WAJIB BAGI PARA PEMIMPIN DAERAH
• APA ITU ASN DAN PPPK ?
• KENALI PELATIHAN PEMBEKALAN / ORIENTASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK).
• MENGENAL JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS BAGIAN KE DUA
• INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME ASN DI ERA MILENIAL
• INTEGRITAS DAN KEPEMIMPINAN
• MENGENAL SERVANT LEADERSHIP

Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum meliputi, antara lain, pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambing negara, logo dan cap dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengurusan naskah dinas korespondensi, kewenangan, perubahan, pencabutan, pembatalan produk dan hokum, dan ralat.

Dalam pemerintahan, pedoman tata naskah dinas di Instansi Pemerintah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemprov Sulsel, Biro Ortala Provinsi Sulawesi Selatan melakukan sosialisasi terhadap Pergub tersebut di Aula Kampus 2 BPSDM Sulsel Jl. Cendrawasih Makassar. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemda Prov. Sulsel (Berita Daerah Prov. Sulsel Tahun 2010 Nomor 33).

Hadir dalam acara tersebut (28/09/2020), Sekretaris BPSDM Sulsel Bapak M. Kaharuddin Azis, SE, M.Si, Sekretaris Widyaiswara Sulsel bapak Drs. H. Muh. Sidik Salam, MM, Analis Kebijakan pada Biro Ortala Setda Pemprov. Sulsel bapak Muzammah serta para pegawai lingkup BPSDM Sulsel.

Dalam kesempatannya, bapak Muzammah mengatakan bahwa yang melatari Pergub Sulsel No. 33 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan direvisi menjadi Pergub Sulsel No. 76 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemprov. Sulsel adalah No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (No. 9/2015), No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perka Anri No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dan PermenPANRB No. 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan PermenPANRB No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas.

---